bjb net - Internet Banking

Mempermudah akses perbankan bjb anda secara online.

Internet Banking Corporate

Info Kurs bank bjb

Kurs per 09 Juli 2020 09:11
Valuta Beli Jual
USD14,400.0014,500.00
EUR16,326.0016,441.00
GBP18,159.0018,288.00
AUD10,044.0010,115.00

Temukan Lokasi bank bjb

bank bjb memiliki 940 lokasi pelayanan yang tersebar di 10 Kota di indonesia
Kebijakan Manajemen Risiko

Perkembangan dan perubahan faktor eksternal dan internal menyebabkan meningkatnya potensi eksposur risiko yang dikelola oleh bank bjb. Maka dari itu, bank bjb perlu menerapkan manajemen risiko secara efektif sesuai dengan tujuan, strategi, ukuran dan kompleksitas usaha.

Sistem manajemen risiko yang efektif merupakan salah satu komponen yang penting dalam manajemen bank dan landasan untuk menjalankan organisasi bank dengan sehat, aman dan baik. Disamping itu, sistem manajemen risiko juga dapat mengurangi dampak yang dapat merugikan bank baik secara material maupun immaterial, adapun langkah-langkah yang diambil oleh bank bjb adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi Risiko

Bank wajib melakukan proses identifikasi secara berkala untuk seluruh jenis dan karakteristik risiko yang terdapat pada setiap kegiatan usaha Bank. Proses identifikasi risiko dilakukan dengan menganalisis seluruh sumber risiko yang ada, dimana sekurang-kurangnya dilakukan terhadap risiko dari produk dan aktivitas bisnis Bank. Selain itu, Bank perlu memastikan bahwa risiko dari produk dan aktivitas baru telah melalui proses pengendalian manajemen risiko dan disetujui oleh Direksi atau direkomendasikan oleh Komite Manajemen Risiko sebelum diperkenalkan atau dijalankan.

2. Pengukuran Risiko

Pengukuran risiko bertujuan untuk memperkirakan eksposur risiko secara keseluruhan maupun per jenis risiko pada setiap produk dan aktivitas yang dimiliki Bank. Pendekatan pengukuran risiko digunakan untuk mengukur eksposur risiko Bank guna memperoleh gambaran efektifitas penerapan manajemen risiko.Pendekatan dan metodologi pengukuran dapat bersifat kuantitatif, kualitatif atau merupakan kombinasi antara keduanya serta disesuaikan dengan karakteristik dan kompleksitas bisnis Bank. Pemilihan pendekatan dan metodologi pengukuran risiko

3. Pemantauan Risiko

Bank bjb memiliki prosedur pemantauan risiko yang antara lain mencakup pemantauan risiko terhadap besarnya kepatuhan limit internal maupun konsistensi pelaksanaannya dengan kebijakan dan prosedur yang ditetapkan. Proses pemantauan dilakukan dengan cara mengevaluasi eksposur risiko untuk seluruh produk dan aktivitas bank bjb. Pemantauan dilakukan baik oleh RTU maupun oleh SKMR.

4. Pengendalian Risiko

Bank memiliki sistem pengendalian Risiko yang memadai dengan mengacu pada kebijakan dan prosedur yang telah ditetapkan dan bertujuan untuk mengelola seluruh eksposur risiko. Salah satu yang dilakukan dalam pengendalian risiko melalui validasi dan evaluasi model manajemen risiko. Validasi dan evaluasi model dilakukan dalam rangka mengatasi kelemahan yang dapat timbul atas penggunaan model pengukuran risiko terkait yang dilakukan oleh pihak internal yang independen terhadap pihak yang mengaplikasikan model tersebut.

5. Konsep Three Lines Of Defence

Dalam mewujudkan penerapan sistem manajemen risiko yang efektif, Bank menerapkan pendekatan Three Lines of Defense sebagai mekanisme pertahanan secara berlapis untuk mengelola dan menerapkan kerangka kerja manajemen risiko, yakni:

  • Pertahanan Tingkat Pertama

    Risk Taking Unit berperan sebagai pertahanan tingkat pertama dan bertanggung jawab untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, mengendalikan dan memitigasi risiko dalam aktivitas operasional. Risk Taking Unit memiliki tanggung jawab yang utama atas pengelolaan eksposur risiko dalam aktivitas sehari – hari.

  • Pertahanan Tingkat Kedua

    Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) berperan sebagai unit kunci dalam memberikan pertahahan tingkat kedua melalui fungsi pemantauan yang independen. SKMR telah melakukan review atas kelengkapan dan keakuratan identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian dan pelaporan risiko, serta atas kecukupan skenario mitigasi yang diusulkan oleh unit kerja operasional.

  • Pertahanan Tingkat Ketiga

    Fungsi Internal Audit melakukan penilaian terhadap kecukupan kebijakan, strategi dan kerangka Manajemen Risiko serta efektivitas pengendalian internal dalam rangka memberikan assurance yang independen dan objektif.

6. Pelaksanaan Komite

  • Komite Manajemen Risiko (KMR)

    Tugas, wewenang dan tanggung jawab Risk Management Committee (RMC) adalah mengevaluasi dan memberikan rekomendasi mengenai penerapan manajemen risiko terkait hal-hal sebagai berikut :

    • Penyusunan kebijakan manajemen risiko serta perubahannya, termasuk strategi manajemen risiko dan contingency plan dalam kondisi eksternal tidak normal terjadi (worst case scenario);
    • Perbaikan dan penyempurnaan penerapan manajemen risiko yang dilakukan secara berkala maupun insidentil sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal Bank yang mempengaruhi kecukupan permodalan dan profil risiko Bank dan hasil evaluasi terhadap efektivitas penerapan tersebut;
    • Penetapan (justification) atas hal-hal yang terkait dengan keputusan-keputusan bisnis yang menyimpang dari prosedur normal (irregularities), seperti keputusan pelampauan ekspansi usaha yang signifikan dibandingkan dengan rencana bisnis bank yang telah ditetapkan sebelumnya atau pengambilan posisi/eksposur risiko yang melampaui limit yang telah ditetapkan;
    • Pembahasan terhadap penerapan metodologi manajemen risiko termasuk diantaranya model-model pengukuran risiko bank termasuk limit risiko;
    • Pembahasan atas pelaporan penilaian profil risiko bank.
  • Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT)

    Tugas, wewenang dan tanggung jawab Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) adalah untuk memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama mengenai penerapan manajemen risiko paling kurang:

    • Penyusunan dan perbaikan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi; dan
    • Perbaikan atau penyempurnaan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi antara lain berupa penyempurnaan strategi dan kerangka Risiko berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan.

7.Acuan Penerapan Manajemen Risiko

Dalam penerapan manajemen risiko, bank bjb senantiasa patuh dan taat terhadap regulasi dan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dengan mengacu pada :

  • Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
  • Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan.
  • Best Practice dunia perbankan.

8.Acuan Penerapan Manajemen Risiko

Dalam menerapkan manajemen risiko yang efektif, bank bjb menggunakan 4 (empat) pilar sebagai berikut :

  • Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi;
  • Kecukupan Kebijakan dan Prosedur Manajemen Risiko serta Penetapan Limit Risiko;
  • Kecukupan proses Identifikasi, Pengukuran, Pemantauan dan Pengendalian Risiko serta Sistem Informasi Manajemen Risiko;
  • Sistem Pengendalian Internal yang menyeluruh

9.Proses Manajemen Risiko

Proses manajemen risiko dilakukan terhadap seluruh faktor-faktor risiko yang berpengaruh secara signifikan terhadap kondisi keuangan bank bjb. Proses manajemen risiko telah disesuaikan dengan tujuan, kebijakan usaha, ukuran dan kompleksitas usaha, serta kemampuan bank. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, jenis risiko yang wajib dikelola bank bjb dikelompokkan kedalam:

  • Risiko Kredit,
  • Risiko Pasar,
  • Risiko Operasional,
  • Risiko Hukum,
  • Risiko Stratejik,
  • Risiko Reputasi,
  • Risiko Kepatuhan.
Sedangkan dalam penerapan manajemen risiko terintegrasi, bank bjb mengelola 1(satu) jenis risiko tambahan, yaitu Risiko Transaksi Intra Grup.

10. Laporan Penerapan Manajemen Risiko

Dalam rangka penerapan manajemen risiko, bank bjb memiliki kewajiban untuk menyampaikan Laporan Profil Risiko kepada Otoritas. Profil Risiko merupakan gambaran menyeluruh atas potensi Risiko yang melekat pada seluruh portofolio atau eksposur bank serta memuat antara lain informasi tentang tingkat dan tren seluruh eksposur Risiko. Bank bjb menyajikan laporan profil Risiko setiap triwulan secara komparatif dengan posisi triwulan sebelumnya.

  • Laporan Profil Risiko

    Analisis yang dilakukan secara komprehensif dilakukan dalam rangka melaksanakan penilaian terhadap risiko, meliputi :
    • Penilaian terhadap risiko yang melekat (Inheren) serta kecukupan sistem pengendalian risiko dalam tingkat Kualitas Penerapan Manajemen Risiko (KPMR).
    • Penetapan penilaian peringkat untuk masing-masing jenis risiko.
    • Penentuan peringkat komposit profil risiko.
    Bank bjb juga menyusun Laporan Profil Risiko Terintegrasi yang disampaikan secara semesteran kepada Otoritas.


Kebijakan Pengadaan

Pengadaan Barang/Jasa berpedoman kepada Standar Operasional Prosedur (SOP) Pengadaan Barang/Jasa bank bjb yang didalamnya memuat Wewenang Kantor Pusat, Kantor Wilayah, dan Kantor Cabang. SOP Pengadaan Barang/Jasa antara lain memuat :

  • Syarat dan Wewenang Pengadaan Barang/Jasa

    Mengatur tentang metode pengadaan, sistem pembayaran, transaksi pengadaan yang dapat diproses, dsb.

  • Sistem Pengadaan Barang/Jasa

    Mengatur tentang sentralisasi dan desentralisasi, penanganan masalah pengadaan, standarisasi dokumen dan alur proses, serta monitoring dan kontroling.

  • Pengelompokan Aktivitas

    Mengatur tentang pengelompokan aktivitas pengadaan barang/jasa.

  • Dokumen

    Mengatur tentang dokumen yang digunakan dalam pengadaan barang/jasa, ketentuan bank garansi, serta penyimpanan dokumen perusahaan.

  • Proses Pengadaan Barang/Jasa

    Mengatur tentang alur proses pengadaan barang/jasa di Kantor Cabang, Kantor Wilayah, dan Kantor Pusat.

Alur Proses Pengadaan Barang/Jasa kurang lebih sebagai berikut : kebijakan bank bjb

Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa dilaksanakan oleh Divisi Umum yang disupervisi oleh Direktur Operasional.

  • Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi Gedung dan Properti

    Yang dimaksud Pengadaan Barang/Jasa Konstruksi Gedung dan Properti adalah pengadaan barang/jasa yang berkaitan dengan konstruksi gedung dan properti yang digunakan untuk mendukung pencapaian strategi bisnis bank, operasional, dan layanan di cabang, wilayah, dan pusat.

  • Pengadaan Barang/Jasa Logistik dan Jasa Lainnya

    Yang dimaksud Pengadaan Barang/Jasa Logistik dan Jasa Lainnya adalah pengadaan barang/jasa yang berkaitan dengan logistik dan jasa lainnya yang digunakan untuk mendukung pencapaian strategi bisnis bank, operasional, dan layanan, di cabang, wilayah, dan pusat.

  • Pengadaan Barang/Jasa Teknologi Informasi (TI)

    Yang dimaksud Pengadaan Barang/Jasa Teknologi Informasi (TI) adalah pengadaan barang/jasa yang berkaitan dengan Teknologi Informasi (TI) yang digunakan untuk mendukung pencapaian strategi bisnis bank, operasional, dan layanan, di cabang, wilayah, dan pusat.

Pengadaan Barang/Jasa terkait dengan Teknologi Informasi (TI) selain berpedoman kepada SOP Pengadaan Barang/Jasa bank bjb antara lain berpedoman kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 38/POJK.03/2016 Tanggal 1 Desember 2016 Tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum dan Surat Edaran (SE) OJK No. 21/SEOJK.03/2017 Tanggal 6 Juni 2017 Tentang Penerapan Manajemen Risiko dalam Penggunaan Teknologi Informasi oleh Bank Umum. Dalam Pengadaan Barang/Jasa Teknologi Informasi (TI), Unit Kerja wajib menerapkan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan prinsip - prinsip etika pengadaan barang/jasa serta kelangsungan operasional bank.

Untuk meningkatkan kepercayaan kepada para stakeholders serta mendukung pelaksanaan prinsip - prinsip Good Corporate Governance (GCG), diterapkan perilaku yang wajar, patut, dan dapat dipercaya bagi seluruh jajaran perusahaan dalam melakukan hubungan dengan para stakeholders. bank bjb bekerjasama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam hal pengendalian gratifikasi dengan membentuk unit khusus yang dinamakan dengan Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), adapun penerapan pedoman pengendalian gratifikasi dalam hal pengadaan barang/jasa antara lain sebagai berikut :
  • Semua insan bank bjb DILARANG meminta atau menerima secara langsung atau tidak langsung dari Penyedia Barang/Jasa atau dari Pihak Ketiga Lainnya, suatu pemberian sebagai suap, hadiah atau bentuk lainnya yang diketahui atau patut diduga pemberian tersebut berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, yang memberikan keuntungan secara pribadi.

  • Semua insan bank bjb DILARANG secara langsung atau tidak langsung memberi gratifikasi kepada Penyedia Barang/Jasa atau Pihak Ketiga Lainnya, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau sesuatu hal yang tidak dibenarkan oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku atau untuk mempengaruhi pihak dimaksud untuk melakukan dan/atau tidak melakukan suatu hal berkaitan dengan kedudukannya/jabatannya yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

  • Insan bank bjb apabila ditawarkan/diberikan gratifikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan yang ada pada Pedoman Pengendalian Gratifikasi WAJIB MELAKUKAN PENOLAKAN secara sopan dan santun terhadap tawaran/pemberian dimaksud dengan memberikan penjelasan ketentuan Pedoman Pengendalian Gratifikasi dan apabila diperlukan dapat menyampaikan Pedoman Pengendalian Gratifikasi kepada pihak ketiga sebagai bagian dari sosialisasi.


Pengendalian Gratifikasi

Sebagai entitas yang hidup di masyarakat, Bank melalui Insan Bank melakukan berbagai macam interaksi dengan berbagai macam stakeholder. Pada setiap interakasi yang terjalin oleh Insan Bank, dimungkinkan untuk menimbulkan situasi benturan kepentingan yang dapat mempengaruhi tindakan maupun keputusan Insan Bank. Benturan kepentingan yang tidak ditangani dengan baik dapat berpotensi menjadi kendala bagi penerapan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) karena mampu mempengaruhi independensi, profesionalisme serta objektivitas Insan Bank dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya maupun mempengaruhi kinerja Insan Bank dalam menerapkan kualitas pelayanan. Salah satu upaya untuk menjaga Insan Bank dalam menghadapi situasi benturan kepentingan tersebut adalah melalui penyelenggaraan Program Pengendalian Gratifikasi. Pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi telah diinisiasi sejak tahun 2011 yang dalam pelaksanaannya mendapatkan bimbingan dan arahan secara langsung dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia dimana hal tersebut dituangkan pada suatu komitmen bersama/kesepakatan kerjasama antara bank bjb dengan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Dalam rangka pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi, bank bjb telah menetapkan Pedoman Gratifikasi yang di dalamnya mengatur hal-hal sebagai berikut :
  • Definisi beserta jenis-jenis gratifikasi ;
  • Pelaporan terhadap gratifikasi yang diterima oleh Insan Bank ;
  • Penanganan terhadap objek gratifikasi yang laporkan oleh Insan Bank ;
  • Tindak lanjut terhadap objek gratifikasi yang telah mendapatkan status penetapan ;
  • Monitoring dan sosialisasi pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi ;
  • Unit kerja yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi ;
  • Sanksi.
Pedoman Gratifikasi yang telah ditetapkan perlu dipahami dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh oleh seluruh Insan Bank sebagai upaya untuk mewujudkan pelaksanaan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance). Dalam hal terdapat pelanggaran dan/ atau ketidakpatuhan terhadap pedoman yang telah ditetapkan, maka pelanggaran dan/ atau ketidakpatuhan dapat dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bank bjb.

Hubungi Kami

Kantor Pusat bank bjb
Menara bank bjb
Jl.Naripan No. 12-14
Bandung 40111
Kontak bank bjb
Telp : 022-4234868
Fax : 022-4206099

Email bank bjb
Informasi Investor :
ir@bankbjb.co.id
Informasi Korporasi :
corsec@bankbjb.co.id


bank bjb Terdaftar dan Diawasi oleh OJK | bank bjb merupakan peserta penjamin LPS Copyright © 2020 bank bjb