Bahasa Indonesia  |  English
.

Komite Audit bank bjb

KOMITE AUDIT

Komite Audit membantu Komisaris untuk melakukan pengawasaan atas efektivitas sistem pengendalian internal, internal audit dan proses pelaporan keuangan. Fungsi utama Komite Audit adalah membantu Dewan Komisaris memenuhi tugas dan tanggungjawabnya dengan menelaah laporan keuangan dan informasi keuangan lainnya sebelum diberikan Bank kepada stakeholders serta menelaah sistem pengendalian internal bank, dan efektivitas fungsi audit internal.

DASAR PEMBENTUKAN KOMITE AUDIT

Dasar pembentukan Komite Audit Perseroan mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Komite Audit merupakan alat kelengkapan Dewan Komisaris yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atas efektivitas sistem pengendalian internal, internal audit, proses pelaporan keuangan, sehingga Bank dapat dikelola berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertangungjawaban, independensi, dan kewajaran.

Pembentukan Komite Audit bank bjb juga berpedoman pada ketentuan sebagai berikut:

  1. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-PBUMN/2002 tanggal 1 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara.
  2. Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor Kep-41/PM/2003 tanggal 22 Desember 2003 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.
  3. Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. nomor 07/SK/ DK/2015 tanggal 22 April 2015 Tentang Pembagian Tugas dan Pelaksanaan Jadwal Kegiatan Dewan Komisaris serta Komite-komite.

PIAGAM KOMITE AUDIT

Komite Audit mempunyai suatu Pedoman Kerja Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris 08A/SK/DK/2015 tanggal 20 Mei 2015, yang menetapkan secara jelas peran, tanggungj awab dan lingkup kerjanya untuk meningkatkan efektifitas, tanggung jawab, keterbukaan dan objektifitas Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsinya. Dalam Piagam Komite Audit diatur organisasi dan masa kerja Komite Audit, tugas dan tanggung jawab, rapat, pelaporan dan anggaran serta standar etika bagi Komite Audit.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE AUDIT

Komite Audit mempunyai tugas mendukung Dewan Komisaris sesuai dengan tanggungjawabnya. Adapun tugas Komite Audit adalah sebagai berikut:

  1. Pengawasan Terhadap Proses Pelaporan Keuangan Komite audit bertugas melakukan pengawasan terhadap proses pembuatan Laporan Keuangan Bank. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, Komite Audit:
    1. Memantau proses pelaporan keuangan untuk memastikan terpenuhinya standar dan kebijakan akuntansi yang berlaku.
    2. Melakukan evaluasi atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Bank seperti laporan keuangan, proyeksi dan informasi keuangan lainnya.
    3. Memeriksa ulang laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku serta apakah sudah konsisten dengan informasi lain yang diketahui oleh anggota Komite Audit secara bulanan, triwulanan dan tahunan.
    4. Melakukan pemantauan atas penetapan metode penilaian aktiva dan passiva, komitmen dan kontijensi serta cadangan-cadangan yang harus dibentuk.
    5. Melakukan pemantauan atas pos-pos laporan keuangan yang mengandung transaksi-transaksi yang kompleks dan tidak lazim.
    6. Menilai kecukupan pengungkapan transaksi dengan pihak terkait.
    7. Menilai dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terhadap saran yang diajukan oleh Auditor Eksternal, Direksi dan Auditor Internal jika terdapat perubahan dalam ruang lingkup audit serta prinsip dan standar akuntansi.
    8. Komite Audit mengkomunikasikan kepada Auditor Eksternal, Direksi dan Auditor Internal bila menghadapi penafsiran yang berbeda maupun sesuatu hal yang tidak konsisten.
  2. Seleksi dan Penunjukkan Kantor Akuntan Publik (KAP) serta Pengawasan Pekerjaannya Komite Audit dalam memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Kantor Akuntan Publik yang akan melakukan audit tahunan sebagai Auditor Eksternal sekurang-kurangnya melakukan, sebagai berikut:
    1. Menyeleksi dan merekomendasikan penunjukan KAP
      • Komite Audit menyeleksi dan merekomendasikan calon KAP yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Tahunan Bank kepada Dewan Komisaris.
      • Proses seleksi dan penunjukkan KAP dapat dilihat pada Lampiran Pedoman Kerja Komite Audit Proses Penunjukkan Auditor Independen, dengan berpedoman pada peraturan yang berlaku.
      • Komite Audit dapat merekomendasikan untuk pemutusan hubungan kerja dengan auditor eksternal kepada Dewan Komisaris jika terdapat indikasi kuat bahwa independensi auditor dapat terganggu atau terbukti bahwa auditor tidak melakukan pemeriksaan sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik.
    2. Mengawasi pekerjaan Auditor Eksternal
      • Melakukan evaluasi terhadap Rencana Audit dan kecukupan program audit serta melakukan pengawasan atas pekerjaan Auditor Eksternal serta pemantauan atas tindak lanjut hasil audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk kecukupan proses pelaporan keuangan.
      • Terlibat dalam dan/atau menerima laporan atas pembahasan temuan audit yang dilakukan oleh Auditor Eksternal dengan manajemen serta membuat laporan tertulis mengenai adanya perbedaan pendapat antara auditor dengan manajemen yang perlu mendapat perhatian Dewan Komisaris.
      • Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut di atas, Komite Audit sekurang-kurangnya melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap:
        1. Kesesuaian pelaksanaan audit oleh Kantor Akuntan Publik dengan standar yang berlaku
        2. Kesesuaian laporan keuangan dengan standar akuntansi yang berlaku
        3. Pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas hasil temuan Auditor Eksternal sebagai rekomendasi untuk Dewan Komisaris.
      • Memberi masukan kepada Auditor Eksternal agar mengidentifikasikan area-area berisiko tinggi.
      • Berkonsultasi dengan Auditor Eksternal tanpa kehadiran manajemen tentang pengendalian internal berkenaan dengan identifikasi kemungkinan adanya kelemahan pengendalian internal, serta pemenuhan dan ketepatan laporan keuangan Bank.
      • Memastikan agar Auditor Eksternal, dalam kaitannya dengan pelaksanaan audit umum (general audit) mengkomunikasikan hal-hal berikut:
        1. Tingkat tanggung jawab auditor terhadap pengendalian internal dalam penyajian laporan keuangan
        2. Perubahan kebijakan akuntansi yang signifikan
        3. Kelemahan signifikan dalam disain dan penerapan pengendalian internal
        4. Metode pencatatan, pelaporan dan dampak dari transaksi luar biasa yang signifikan terhadap laporan keuangan.
        5. Adanya Fraud ataupun indikasi Fraud serta penyimpangan terhadap peraturan dan perundangundangan yang berlaku, yang dilakukan oleh manajemen atau pegawai yang berdampak salah saji material dalam laporan keuangan.
        6. Koreksi audit yang signifikan.
        7. Prosedur yang dilaksanakan oleh auditor terhadap laporan tahunan yang berisi laporan keuangan auditan.
        8. Ketidaksepakatan dengan manajemen tentang penerapan standar akuntansi, lingkup audit, pengungkapan dalam laporan keuangan dan kata-kata yang digunakan auditor dalam laporan auditnya.
        9. Adanya perbedaan pendapat antara manajemen dengan auditor eksternal untuk melakukan konsultasi dengan Auditor Eksternal lainnya.
        10. Hambatan dalam pelaksanaan audit.
      • Melakukan kajian bersama Dewan Komisaris, Direksi serta Auditor Eksternal mengenai:
        1. Laporan Keuangan Tahunan Bank beserta Catatan atas laporan keuangan sebelum dipublikasikan.
        2. Laporan audit dari Auditor Eksternal mengenai Laporan Keuangan Tahunan Bank dan pendapat serta saran dari Auditor Eksternal.
        3. Temuan penting dan rekomendasi yang dibuat oleh Auditor Eksternal serta memonitor tindak lanjut atas rekomendasi tersebut oleh Direksi dan manajemen.
        4. Mengkaji surat representasi yang ditandatangani oleh Direksi, serta meyakinkan tidak adanya kesulitan dalam memperoleh surat tersebut dan juga hal-hal spesifik yang ditemui dalam penugasan.
        5. Menilai pendapat Auditor Eksternal tentang kualitas dan ketepatan penerapan Standar Akuntasi Keuangan yang berlaku bagi perbankan.
      • Komite Audit melakukan evaluasi terhadap Auditor Ekstern mengenai kualifikasi, kinerja dan independensi atas Partner Audit dari KAP serta auditor yang ditugaskan untuk melakukan audit keuangan, menerima masukan dari manajemen serta Divisi Audit Intern atas pekerjaan Auditor Eksternal tersebut.
      • Berdiskusi dengan Dewan Komisaris dan Direksi serta Auditor Eksternal untuk mendapatkan pengertian atas pertimbangan yang digunakan dalam menentukan standar akuntansi beserta aplikasinya.
      • Memastikan adanya pengungkapan yang memadai terhadap standar akuntansi.
  3. Evaluasi Jasa Non-Audit
    Untuk menjaga independensi Auditor Eksternal, Komite Audit wajib melakukan evaluasi sebelum memberikan persetujuan awal (pre-approval) terhadap jasa non-audit yang akan ditugaskan kepada Auditor Eksternal yang sedang melaksanakan jasa audit. Jasa-jasa non-audit yang mengganggu independensi adalah:
    1. Jasa pembukuan atau jasa-jasa lain yang berhubungan dengan catatan akuntansi atau laporan keuangan Bank.
    2. Jasa disain dan implementasi sistem informasi keuangan
    3. Jasa penilaian atau jasa untuk memberikan opini atas kewajaran
    4. Jasa aktuaria
    5. Jasa outsourcing internal audit
    6. Jasa fungsi manajemen atau sumber daya manusia
    7. Jasa perantara
    8. Jasa layanan hukum dan jasa keahlian yang tidak berkaitan dengan audit
    9. Jasa konsultasi perpajakan
    10. Jasa lain berdasarkan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan Bank Indonesia.
    Langkah-langkah yang harus dilaksanakan Manajemen Bank untuk mendapatkan persetujuan awal (pre-approval) adalah sebagai berikut:
    1. Direksi, menyampaikan kepada Dewan Komisaris uraian rinci mengenai jenis jasa dan pekerjaan yang akan ditugaskan kepada KAP.
    2. Komite Audit mengevaluasi dan menganalisis jasa non-audit yang akan ditugaskan kepada KAP agar tidak mengganggu independensi atau menimbulkan benturan kepentingan.
    3. Komite Audit hanya dapat menyetujui pemberian jasa non-audit tersebut apabila hasil evaluasi tidak menunjukkan adanya gangguan dalam hal independensi atau menimbulkan benturan kepentingan.
    Pre-approval terhadap jasa non-audit ini dapat dikecualikan, jika nilai seluruh jasa non-audit tidak lebih dari 5% dari total nilai biaya audit yang dibayarkan Bank kepada KAP dalam tahun fiskal di mana jasa non-audit diberikan.
  4. Pengawasan Pengendalian Internal
    Komite Audit dan Satuan Kerja Audit Intern melakukan pengawasan atas operasional Bank sesuai dengan fungsi masing-masing agar tidak melanggar peraturan Bank Indonesia, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
    Pengawasan tersebut sekurang-kurangnya meliputi:
    1. Komite Audit mendapatkan laporan audit internal secara berkala dari Divisi Audit Intern sebagai masukan untuk mengidentifikasi kemungkinan adanya kelemahan pengendalian internal.
    2. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pengendalian internal, Komite Audit dapat memberikan masukan kepada Manajemen Bank, melalui Dewan Komisaris, saran tersebut berkenaan dengan peningkatan kinerja Divisi Audit Internal.
    3. Mengkaji dan memberikan masukan kepada Dewan Komisaris atas Rencana Kerja Tahunan Audit Internal, termasuk ruang lingkup Audit, serta untuk memastikan bahwa Rencana Kerja Tahunan Audit Internal tersebut sudah mencakup risiko operasional Bank secara Keseluruhan.
    4. Setiap awal tahun, Komite Audit mengevaluasi Program Kerja Audit tahunan yang disusun oleh Divisi Audit Intern serta ruang lingkup audit, dan merekomendasikan hasil evaluasinya kepada Dewan Komisaris.
    5. Mengkaji dan memberikan pertimbangan kepada Dewan Komisaris atas kesulitan dan hambatan yang dihadapi Audit Internal dalam melaksanakan tugasnya, termasuk hambatan atas lingkup kerja audit dan/atau hambatan akses untuk mendapatkan informasi yang diperlukan.
    6. Komite Audit harus berkoordinasi dengan Divisi Audit Internal untuk:
      • Mengadakan pertemuan reguler dalam rangka membahas temuan dan/atau hal-hal lain yang mengandung indikasi mengenai kelemahan pengendalian internal, serta kekeliruan penerapan standar akuntansi termasuk melakukan pemantauan tindak lanjut Manajemen Bank atas temuan tersebut.
      • Membahas tanggapan Manajemen Bank atas temuan signifikan dalam operasional bank serta rekomendasi yang diberikan oleh Divisi Audit Intern terhadap temuan tersebut.
      • Secara tahunan melakukan pemantauan terhadap kode etik profesi, mengevaluasi kegiatan, struktur organisasi dan kualifikasi anggota audit internal.
      • Memperluas evaluasi untuk menilai sifat, lingkup, besaran dan dampak dari kelemahan signifikan pengendalian internal serta pengaruhnya terhadap laporan keuangan.
    7. Melakukan penilaian efektifitas dan independensi Divisi Audit Intern serta melakukan evaluasi atas aktivitas-aktivitas rutin, penempatan auditor internal, dan struktur organisasi Divisi Audit Internal.
    8. Merekomendasikan kepada Dewan Komisaris tentang;
      • Perubahan signifikan dalam lingkup kerja audit dari rencana semula, termasuk sumber daya manusia dan anggaran Audit Internal
      • Pemuktahiran Pedoman Kerja Komite Audit
      • Kepatuhan terhadap Pedoman Kerja Komite Audit
    9. Komite Audit atas permintaan Dewan Komisaris dapat merekomendasikan tentang pengangkatan dan pemberhentian Pemimpin Divisi Audit Internal.
  5. Pengawasan Kepatuhan Terhadap Peraturan dan Perundang-undangan Komite Audit dan Satuan Kerja Kepatuhan dan Hukum sesuai dengan fungsinya masing-masing bertugas untuk memantau kepatuhan operasional Bank terhadap Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku, Peraturan Bank Indonesia, sekurang-kurangnya meliputi:
    1. Pemantauan dapat dilakukan melalui evaluasi atas temuan, pelaporan atau hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Bank Indonesia, auditor ekternal, satuan kerja Kepatuhan, Satuan Kerja Audit Intern, satuan kerja Manajemen Risiko/Komite Manajemen Risiko.
    2. Apabila terdapat indikasi kuat bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap peraturan dan perundangundangan yang berlaku dan peraturan Bank Indonesia, Komite Audit harus melaporkan kepada Dewan Komisaris dan mengusulkan diadakannya investigasi.
  6. Pelaporan Risiko dan Pelaksanaan Manajamen Risiko Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko sesuai dengan fungsinya masing-masing memantau jalannya operasional Bank, dan untuk meminimalisasi terjadinya risiko sekurangkurangnya meliputi:
    1. Melakukan evaluasi atas proses identifikasi risiko dan pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh manajemen.
    2. Menilai proses pengelolaan risiko dan pengendalian keuangan Bank termasuk identifikasi dan evaluasi terhadap semua risiko dan pengendaliannya untuk memperkecil timbulnya risiko tersebut.
    3. Memantau dan mengevaluasi kecukupan pelaksanaan tugas Auditor Eksternal dan Divisi Audit Intern dalam memastikan terpenuhinya pengendalian dan penanganan risiko utama telah tercakup dalam perencanaan audit.
    4. Memastikan bahwa Manajemen Bank telah melaksanakan semua rekomendasi yang terkait dengan risiko dan pengendalian yang direkomendasikan baik oleh Auditor Eksternal, Divisi Audit Internal, Satuan Kerja Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko.
  7. Penelaahan Pengaduan Pihak Ketiga
    Komite Audit tidak hanya menerima informasi yang berasal dari pelaksanaan tugas-tugas rutinnya, akan tetapi juga menerima pengaduan pihak ketiga mengenai akuntansi, pengendalian internal dan fraud yang dapat mengganggu operasi Bank.
    1. Syarat pengaduan yang dapat diproses lebih lanjut:
      • Pengaduan disampaikan secara tertulis.
      • Terdapat alibi dan permasalahan yang jelas atas pengaduan yang dibuat.
    2. Penelaahan Pengaduan
      Dalam menangani pengaduan yang disampaikan oleh pihak ketiga, Komite Audit dapat meminta audit Internal untuk menindaklanjutinya.
    3. Hasil Penelaahan
      Jika dari hasil penelaahan, terbukti bahwa pengaduan yang disampaikan oleh pihak ketiga ternyata benar;
      • Komite Audit meneruskan hasil penelaahan kepada Dewan Komisaris.
      • Komite Audit memantau tindak lanjut dari hasil penelaahan, jika diminta oleh Dewan Komisaris.
  8. Pelaksanaan Tugas Khusus
    Tugas khusus merupakan tugas diluar rutin sebagaimana diperintahkan oleh Dewan Komisaris, dengan memberikan surat penugasan kepada Komite Audit.
    1. Dewan Komisaris memberikan tugas khusus, karena;
      • Terdapat indikasi adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku sehingga Komite Audit, dengan persetujuan Dewan Komisaris, memperluas evaluasi dengan melaksanakan Audit Investigasi untuk menentukan dampak dan besarnya kerugian akibat pelanggaran tersebut. Untuk melaksanakan audit investigasi tersebut, Komite Audit dapat meminta bantuan pihak Divisi Audit Intern atau auditor eksternal.
      • Terdapat laporan/pengaduan pihak ketiga yang mengindikasikan adanya ketidakpatuhan dan/atau kecurangan.
    2. Pelaksanaan tugas khusus Komite Audit antara lain dapat:
      • Melakukan evaluasi terhadap semua pencatatan termasuk didalamnya risalah rapat Direksi dan risalah rapat Dewan Komisaris, dokumentasi serta informasi lainnya yang diperlukan.
      • Mengajukan pertanyaan kepada Direksi dan stafnya, yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Tanya Jawab yang ditandatangani oleh kedua belah pihak.
      • Jika dianggap perlu, melakukan audit investigasi yang dilaksanakan bekerjasama dengan Divisi Audit Intern atau Auditor Eksternal.
  9. Melakukan Self Assessment Pelaksanaan Tugas Komite Audit
    Self assessment dilakukan dengan dasar ketentuan Bank Indonesia terhadap efektivitas pelaksanaan tugasnya sesuai dengan Pedoman Kerja Komite Audit Di samping evaluasi yang dilakukan oleh Dewan Komisaris atas kinerja Komite Audit.

Selain itu, Komite Audit mempunyai tanggung jawab sebagai berikut.

  1. Memastikan bahwa laporan keuangan Bank dapat dimengerti, transparan dan dapat diandalkan.
  2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilakukan oleh Divisi Audit Intern maupun Auditor Eksternal sehingga dapat mencegah pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memenuhi standar.
  3. Melakukan evaluasi kebijakan Bank yang berhubungan dengan kepatuhan terhadap peraturan dan perundangundangan yang berlaku, etika, benturan kepentingan dan investigasi akan adanya kesalahan maupun kecurangan, melalui Dewan Komisaris memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian internal Bank serta pelaksanaannya.
  4. Melakukan evaluasi Rencana Kerja Divisi Audit Internal, pelaporan dan temuan yang signifikan.
  5. Berkomunikasi dengan Direksi dan Satuan Kerja terkait tentang status, kemajuan dan perkembangan baru pada permasalahan operasional yang dijumpai serta temuan Divisi Audit Intern.
  6. Memastikan bahwa Divisi Audit Internal dapat memiliki akses langsung kepada Komite Audit dan mendorong adanya komunikasi di luar rapat komite yang telah dijadwalkan.
  7. Menciptakan jalur komunikasi langsung dengan Auditor Eksternal/pengawas Bank untuk membahas rencana audit, temuan maupun laporan.

WEWENANG KOMITE AUDIT

Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut.

  1. Komite Audit diberi wewenang untuk mendapatkan informasi, melalui Dewan Komisaris, mengenai operasional bank, data karyawan, dana, aset serta sumber daya Bank lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
  2. Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab serta wewenang, Komite Audit bekerja sama dengan Divisi Audit Internal.
  3. Memberi masukan kepada Dewan Komisaris mengenaikeperluan perbaikan dalam proses audit internal, eksternal dan laporan keuangan Bank.
  4. Melakukan evaluasi deskripsi mengenai internal kontrol/audit yang akan dipublikasikan dalam Laporan Keuangan dan Laporan Pelaksanaan Penerapan GCG.
  5. Melakukan kajian atas independensi dan objektivitas Auditor Eksternal serta merekomendasikan Auditor Eksternal yang akan dipilih oleh Bank untuk mengaudit laporan keuangan Bank, unit bisnis maupun anak perusahaan.

STRUKTUR, KEANGGOTAAN DAN KEAHLIAN KOMITE AUDIT

Struktur keanggotaan Komite Audit yaitu:

  1. Anggota Komite Audit sekurang-kurangnya terdiri atas :
    1. Seorang Komisaris Independen;
    2. Seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi;
    3. Seorang dari Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang perbankan atau hukum;
    4. Anggota Komite Audit yang merupakan Komisaris Independen bertindak sebagai Ketua Komite Audit.
  2. Komisaris yang menjabat sebagai Ketua Komite Audit dapat merangkap sebagai Ketua Komite paling banyak pada 1 (satu) Komite lainnya.
  3. Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, Komite Audit dapat dibantu oleh Sekretariat Komite Audit.

Adapun Susunan Komite Audit bank bjb adalah sebagai berikut.

Nama Jabatan Keterangan Keahlian
Suwarta Ketua Komite Audit Komisaris Independen Hukum Bisnis dan Keuangan
Yayat Sutaryat Anggota Komite Audit Komisaris Independen Hukum
Erie Febrian Anggota Komite Audit Pihak Independen Ekonomi
Mokhamad Anwar Anggota Komite Audit Pihak Independen Ekonomi dan Manajemen Keuangan
Tools & Links
Cari
Suku bunga & Tarif
Simulasi Perhitungan
ATM & Cabang
Copyright © 2018 bank bjb